Taliban Larang Uang Kripto di Afghanistan, Tahan Makelar Bitcoin Cs

Rezim Taliban yang kini menguasai Afghanistan memberlakukan larangan nasional terhadap uang kripto.

Pemerintahan Taliban juga telah menangkap beberapa dealer yang menentang perintah menghentikan perdagangan uang digital tersebut, menurut seorang pejabat senior polisi.

“Bank sentral memberi kami perintah untuk menghentikan semua penukar uang, individu, dan pebisnis dari memperdagangkan mata uang digital palsu seperti yang biasa disebut sebagai Bitcoin,” kata Kepala Investigasi Kriminal Kepolisian HeratAfghanistan, Sayed Shah Saadaat, melalui telepon kepada Bloomberg.

Larangan ini diterapkan setelah sebagian warga Afghanistan berlomba-lomba beralih ke uang kripto demi melestarikan kekayaan mereka di tengah negara yang semakin terpuruk sejak Taliban berkuasa. Itu juga dilakukan banyak warga demi menjauhkannya harta mereka dari jangkauan Taliban.

Dikutip The Straits Times pada Sabtu (27/8), uang kripto telah menjadi cara populer di Afghanistan untuk memindahkan uang masuk dan keluar negara.

Sebab, sejak Taliban berkuasa lagi pada 2021, mayoritas negara menutup hubungan dengan Afghanistan hingga memblokir negara itu dari sistem perbankan global sebagai sanksi yang ditujukan pada kelompok tersebut.

Saadaat mengatakan sejauh ini pihak berwenang juga telah menangkap 13 orang terkait praktik uang kripto di Afghanistan. Sebagian besar dari mereka telah dibebaskan dengan jaminan.

Sementara itu, ada lebih dari 20 bisnis terkait uang kripto juga telah ditutup di Herat, kota terbesar ketiga di Afghanistan dan pusat perdagangan uang digital tersebut.

Empat dari enam broker uang kripto di Afghanistan terdapat di Herat, sekitar 121km dari perbatasan Iran.

Pada Februari lalu, Taliban memang mengatakan akan mempelajari apakah uang kripto dapat diizinkan di bawah praktik keuangan negara Islam tersebut. Itu mereka lakukan di tengah upaya besar-besaran pemerintah mencari semua opsi untuk menghidupkan kembali perekonomian negara yang hancur.

Sebab, sampai saat ini, belum ada satu negara pun yang mengakui Taliban sebagai pemerintahan resmi Afghanistan. Beberapa negara bahkan memutus sementara hubungan diplomatik dengan Afghanistan gegara Taliban kembali berkuasa.