Putin Akui Kemerdekaan 2 Wilayah Ukraina Jelang Pencaplokan

Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit berisikan pengakuan atas kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang didudukinya pada Kamis (29/9). Kedua wilayah itu yakni Zaporizhzhia dan Kherson di selatan Ukraina.

Dekrit ini diteken Putin menjelang Rusia mengumumkan peresmian pencaplokan sejumlah wilayah di Ukraina secara sepihak.

“Saya memerintahkan pengakuan kedaulatan negara dan kemerdekaan terhadap wilayah Zaporizhzhia dan Kherson yang ada di selatan Ukraina,” kata Putin dalam dekrit yang dirilis Kremlin seperti dikutip AFP.

Selain Zaporizhzhia dan Kherson, Rusia juga berencana mengambil dua wilayah Ukraina lainnya di timur negara eks Uni Soviet itu yakni Donetsk dan Luhansk.

Juru bicara pemerintah Rusia atau Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sebelumnya bahwa Putin akan mendeklarasikan secara resmi pencaplokan empat wilayah Ukraina itu hari ini, Jumat (30/9).

“Besok di Aula Georgia di Istana Negara Kremlin pukul 15.00, akan digelar upacara penandatanganan untuk memasukkan wilayah baru ke Rusia,” ujar Peskov pada Kamis (29/9).

Peskov mengatakan bahwa pendandatanganan ini digelar setelah keempat wilayah Ukraina yang menggelar referendum mengajukan permintaan resmi untuk bergabung dengan Rusia.

Setelah deklarasi pencaplokan ini, Putin akan memberikan pidato besar, kemudian bertemu dengan perwakilan pemerintah “boneka” Rusia di keempat wilayah yang menggelar referendum itu.

Empat daerah itu membentang di perbatasan Rusia dan Ukraina.

Daerah-daerah itu menyambungkan Rusia dengan wilayah Ukraina yang mereka caplok sebelumnya pada 2014 lalu, Crimea.

Jika sudah berada di bawah kuasa Rusia, warga di negara itu tentu harus mematuhi aturan Negeri Beruang Merah, termasuk wamil.

Pejabat Ukraina pun menuding Rusia menggunakan pemungutan suara ini sebagai dalih untuk membuat warga masuk wajib militer Moskow.

“Tujuan utama dari referendum palsu ini untuk memobilisasi penduduk kami dan memanfaatkan mereka sebagai serdadu umpan,” kata mayor jenderal Ukraina di Melitopol, Ivan Fedorov.

Jika benar terjadi, keabsahan wamil ini dipertanyakan karena referendum tersebut tak diakui komunitas internasional.