Kanselir Austria Minta Kebijakan Uni Eropa Tegas soal Perlindungan Perbatasan

Kanselir Austria Karl Nehammer memperingatkan para pemimpin di Uni Eropa kalau dia bakal nekad memblokade sebuah pertemuan Dewan Eropa soal migrasi pada pekan ini jika organisasi di Benua Biru tersebut tidak mau membayar Australia untuk membentengi wilayah - wilayah perbatasannya dari masuknya imigran ilegal. Nehammer menuntut ada langkah nyata dalam melindungi perbatasan.

“Omong kosong saja tidak cukup. Diperlukan komitmen yang tegas untuk memperkuat perlindungan perbatasan secara eksternal dan menggunakan sumber-sumber keuangan yang sepantasnya dari anggaran Uni Eropa yang dibutuhkan. Jika tidak ada kebijakan nyata yang disepakati. Austria tidak bisa mendukung deklarasi pertemuan tersebut,” kata Nehammer.

Sebelumnya pada Selasa, 7 Februari 2023, Nehammer dan tujuh kepala negara lainnya telah menyerukan secara tertulis pada sejumlah presiden di Komisi Eropa dan Dewan Eropa agar ada perlindungan yang lebih kuat dari masuknya imigran ilegal. Rencananya, pertemuan Dewan Eropa soal migrasi akan diselenggarakan pada Kamis, 9 Februari 2023.

Selain Nehammer, kepala negara dari Denmark, Estonia, Yunani, Latvia, Lithuania, Malta dan Slovakia juga ikut menandatangani surat ke sejumlah presiden di Komisi Eropa dan Dewan Eropa soal perlindungan perbatasan dari masuknya imigran ilegal. Negara-negara itu juga mencela kebijakan-kebijakan Eropa yang ada saat ini dan rendahnya tingkat pemulangan imigran ilegal sehingga mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

“Sistem pencarian suaka saat ini sudah rusak dan secara khusus menguntungkan para penyelundup manusia yang menyelundupkan perempuan, laki-laki dan anak-anak yang kurang beruntung,” demikian bunyi surat tersebut. Para pemimpin tersebut pun menyerukan jumlah orang yang dideportasi dinaikkan dan pengiriman para pencari suaka ke negara-negara ketiga, selain meningkatkan benteng perbatasan.

Pada bulan lalu, Kanselir Nehammer menyerukan pada Komisi Eropa agar membayar 2 miliar euro (Rp 32 triliun) untuk membangun sebuah pagar perbatasan antara Bulgaria dan Turki. Austria pada Desember 2022, memblokade Bulgaria untuk bisa ikut memberlakukan visa Schengen, di mana turis dari Bulgaria bisa bebas keluar-masuk area Schengen. Alasannya, Austria waswas kalau Bulgaria tidak akan mampu mengawasi perbatasannya.