PBB Damprat Israel soal Reformasi Peradilan: Dengarkan Rakyat

Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Israel untuk mendengarkan suara rakyat yang menggelar demonstrasi besar-besaran guna memprotes upaya pemerintah mereformasi sistem peradilan.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, melontarkan desakan ini setelah parlemen Israel meloloskan salah satu rancangan undang-undang (RUU) dalam rangkaian upaya reformasi sistem peradilan.

RUU itu membatasi kewenangan Mahkamah Agung Israel untuk membatalkan keputusan pemerintah yang dianggap tak masuk akal.

“Saya mendesak mereka yang berkuasa untuk mendengarkan seruan rakyat dalam gerakan ini–orang-orang yang menaruh kepercayaan terhadap nilai peradilan yang independen demi memastikan cabang-cabang pemerintahan memenuhi standar hukum,” katanya, seperti dikutip AFP.

Turk mengaku sudah memantau situasi di Israel sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengajukan reformasi sistem peradilan pada awal tahun ini.

Sejak saat itu, gelombang demonstrasi menerjang berbagai penjuru Israel. Para pengunjuk rasa menganggap RUU tersebut mencoreng demokrasi Israel.

Meski demikian, sebagian warga juga mendukung pemerintah. Mereka menganggap Mahkamah Agung sudah menjadi institusi yang berisi para elite dan tak lagi mewakili kepentingan rakyat.

Kedua kubu itu kerap menggelar unjuk rasa dan terkadang bertemu di satu titik. Kericuhan pun tak terhindarkan.

Di tengah kerusuhan yang terus membara, sejumlah pejabat memperingatkan Netanyahu bahwa situasi di Israel dapat berubah menjadi perang saudara dengan cepat.

Netanyahu sendiri akhirnya mengakui bahwa Israel memang sudah di ambang perang saudara. Ia pun sempat memutuskan untuk menunda pembahasan reformasi sistem peradilan tersebut.

Walau menunda pembahasan, Netanyahu menegaskan bahwa reformasi itu bakal tetap disahkan. Parlemen pun akhirnya meloloskan RUU itu pada Selasa.