Thursday . 09 August . 2024
thumb image

Aliansi petani, buruh, nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan berunjuk rasa sekaligus memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, tema peringatan Hari Tani Nasional ke-62 yakni “Tegakkan Konstitusionalisme Agraria Untuk Kedaulatan dan Keselamatan Rakyat”.

“Kami sekitar 130 organisasi dari KNPA akan melaksanakan aksi Hari Tani Nasional 2022 pada Selasa 27 September 2022 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta,” kata Dewi dalam keterangannya, Selasa.

Menurut Dewi, sebanyak 5.000 massa aksi diperkirakan akan hadir dalam demonstrasi tersebut.

“Massa aksi Gani terdiri dari Serikat Petani Pasundan (SPP), Pergerakan Petani Banten (P2B), Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), Formaster dari Provinsi Lampung serta lainnya,” ungkap dia.

Dewi menuturkan, sebagaimana mandat melalui TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam, MPR RI menugaskan DPR RI dan Presiden RI menetapkan arah dan kebijakan agraria sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

Atas dasar tersebut, dalam aksi KNPA meminta MPR RI untuk melakukan evaluasi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI atas pelaksanaan reforma agraria.

“Akibat enam dekade UUPA 1960 dan dua dekade TAP MPR tidak dijalankan secara penuh dan konsekuen, ekonomi politik agraria kita menjadi semakin liberal, menghasilkan krisis agrarian dan kerusakan lingkungan yang semakin memburuk,” ucap Dewi.

Kemudian, massa KNPA juga akan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak.

“Pencabutan subsidi BBM bagi rakyat di tengah berjayanya proyek megah Proyek Strategis Nasional (PSN) hanya memperburuk situasi petani dan seluruh lapisan masyarakat kelas bawah,” ujar Dewi.

“Untuk memperingati HTN 2022, kami KNPA hendak menuntut dan menyampaikan aspirasi kepada MPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo atas penyimpangan terhadap konstitusionalisme agraria yang menjadi mandat UUD 1945 dan UUPA 1960,” imbuh dia.

thumb image

Pemimpin redaksi FalkonIndo, mendapatkan gelar PhD pada tahun 2018, pernah menulis naskah untuk Tempo, DetikNews, CNN Indonesia dan media arus utama lainnya, dan pernah meraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro.

thumb image

Jurnalis senior dan redaksi FalkonIndo, pandai menggali konten berita potensial dan menganalisis masalah, memiliki kepekaan yang baik terhadap topik hangat dan tren opini publik. Pernah berpengalaman bekerja di think tank dan mempublikasikan artikel di Garba Rujukan Digital, pernah berkontribusi pada Times Indonesia, …

thumb image

Produser video FalkonIndo, mendapatkan gelar magister jurnalistik di Singapura, pernah bekerja sebagai produser film dokumenter di Netflix, pandai membuat konten naratif berupa pengungkapan fakta.