Legislator Kabupaten Bogor Minta Pemkab Siap Cegah Dampak Kekeringan

Sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami krisis air dan kekeringan. Langkah-langkah darurat seperti distribusi air bersih mulai dibagikan.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fatoni berharap pemerintah daerah menanggulangi masalah kekeringan ini secara komprehensif. Artinya, langkah jangka menengah dan panjang juga harus dilakukan katanya.

“Jangan hanya melakukan langkah penanganan darurat berupa bantuan air bersih ke daerah yang terdampak, tapi juga harus diikuti langkah jangka menengah dan panjang. Karena pada dasarnya area yang mengalami kekeringan tidak banyak berubah dan bisa didata jauh sebelum kejadian kekeringan berulang, sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan,” kata Fatoni saat dihubungi wartawan, Rabu (9/8/2023).

Menurutnya, jangka menengah yang bisa dilakukan adalah dengan membangun sarana air bersih. Bisa melalui pembuatan sumur maupun pipanisasi sampai jaringan PDAM dengan mengolah air sungai, atau memanfaatkan mata air yang ada.

“Jangka panjangnya adalah dengan memperhatikan kelestarian hutan dan tutupan vegetasi. Lakukan reboisasi di daerah-daerah hulu dan hutan atau lahan-lahan kritis atau gundul,” tuturnya.

Dia juga menyarankan agar dibuat sumur resapan maupun biopori. Terutama di wilayah permukiman penduduk, agar air hujan bisa banyak masuk ke tanah.

“Usaha Jangka panjang ini tidak hanya untuk mencegah kekeringan, tapi juga mencegah bencana banjir,” sebutnya.

Langkah tersebut menurutnya harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Jadi, harapannya, wilayah terdampak krisis air dan kekeringan saat kemarau di Kabupaten Bogor bisa diminimalkan.

“Jadi, saya harap ke depan makin sedikit area-area yang kena bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Bogor,” pungkasnya.