Kementerian KP Siap Didik 2.280 Anak Pelaku Utama KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) siap mendidik 2.280 taruna-taruni baru yang merupakan anak pelaku utama kelautan dan perikanan (KP), yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar produk perikanan, dan petambak garam.

Para taruna-taruni tersebut akan mengikuti pendidikan di satuan pendidikan (satdik) milik Kementerian KP setelah mengikuti pelantikan secara nasional yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Selasa (29/8/2023).

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya memprioritaskan anak pelaku utama KP sebagai upaya nyata pemerintah meregenerasi sekaligus meningkatkan kompetensi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang.

“Kementerian KP berkomitmen memberi kesempatan kepada anak pelaku utama KP, mewujudkan mimpinya untuk meraih pendidikan tinggi dengan memberikan akses 100 persen pada kuota penerimaan guna mendorong pengembangan sosial ekonomi KP, serta demi terwujudnya ekonomi biru yang tangguh,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (30/8/2023).

Trenggono mengungkapkan bahwa upaya peningkatan pendidikan KP tak hanya ditekankan pada guru dan tenaga kependidikan atau kualitas sarana prasarana penunjang.

Upaya tersebut, kata dia, juga dilakukan melalui pemerataan kualitas pendidikan serta peningkatan akses pendidikan di semua jenjang.

Utamanya, akses pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.

“Sumber daya manusia (SDM) yang andal adalah garda perubahan sektor KP. Karenanya kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi untuk mencetak SDM yang produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, serta berakhlak mulia,” ucap Trenggono.

Pelantikan itu sendiri juga selaras dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengesahkan anggaran dana pendidikan Rp 660,8 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 untuk mewujudkan SDM unggul.

Trenggono berharap para taruna-taruni baru ke depannya dapat menjadi SDM profesional, sekaligus duta untuk mengubah nasib dan masa depan.

“(Taruna-taruni juga diharapkan) mengubah lingkungannya dari nelayan yang dikategorikan sebagai nelayan miskin menjadi sejahtera dan dibanggakan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menjelaskan bahwa seluruh taruna peserta didik yang telah dilantik terbagi menjadi tiga jenjang, yaitu program Diploma IV, Diploma III, dan Diploma I.

Sebagai Unit Eselon I Kementerian KP, kata dia, BPPSDM memiliki tugas dan fungsi menyiapkan SDM terbaik melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, yang terlaksana melalui program strategis Vocational Goes to Actors (VOGA) dan Smart Fisheries Village (SFV).

Sebelum pelantikan menjadi taruna-taruni, para peserta telah melaksanakan kegiatan pendidikan masa basis yang ditempuh selama kurang lebih tiga bulan dengan melakukan beberapa kegiatan.

Adapun kegiatan tersebut, seperti pendidikan dasar kemiliteran dan bela negara, kesamaptaan secara fisik dan mental, sekaligus menjalankan pola pendidikan vokasi akademik dan boarding school dengan segala bentuk karakter, serta etika yang diajarkan di dalamnya.

“Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengenalan kampus, baik dari sisi akademik maupun ketarunaan kepada calon taruna-taruni,” tutur Nyoman.

Selain itu, lanjut dia, tujuan kegiatan tersebut juga untuk mengembangkan sikap dan kepribadian taruna yang bertanggung jawab, jujur, mampu bekerja sama, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Satuan pendidikan tinggi Kementerian KP sendiri terdiri dari satu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan di Wakatobi, sembilan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) di Jembrana, Pangandaran, Dumai, Bone, Kupang, Karawang, Sorong, Bitung, dan Sidoarjo.

Kemudian, satu Politeknik Ahli Usaha Perikanan di lima kampus, yaitu Jakarta sebagai kampus utama, Aceh, Maluku, Pariaman, dan Lampung.