Komisi VIII DPR Nilai Pencabutan Izin Ponpes Buntut Kasus Cabul Bechi Tepat

Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, imbas kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi. Komisi VIII DPR RI menilai keputusan Kemenag mencabut izin Ponpes Shiddiqiyyah sudah tepat.

“Seharusnya pihak pesantren jangan melindungi pihak yang jelas melakukan tindakan perundungan yang melanggar hukum. Pesantren jangan dijadikan sebagai lembaga yang membela tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).

Ace menilai anggapan melindungi pelanggar hukum yang dijadikan dasar oleh Kemenag untuk mencabut izin Ponpes Shiddiqiyyah. Pimpinan Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar itu menuturkan pihak ponpes seharusnya kooperatif terhadap upaya penegakan hukum.

“Seharusnya pihak pesantren kooperatif terhadap upaya penegakan hukum. Kita harus menghormati hukum,” ujar Ace.

“Oleh karena itu, jika ada pesantren yang bertindak melawan hukum ya harus diberikan sanksi. Pencabutan izin pesantren merupakan langkah yang tepat,” imbuhnya.

Kemenag sebelumnya mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah. Pesantren inilah yang menaungi tersangka pencabulan atas nama Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengungkapkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan.

“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Waryono dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (7/7).