Soroti Acara Perangkat Desa Dihadiri Gibran, Pemerhati Pemilu Ingatkan soal Koridor Netralitas

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengingatkan agar aparat pemerintah desa berada pada koridor netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.

Ini disampaikan untuk merespons adanya acara silaturahim nasional perangkat desa yang dihadiri oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, Minggu (19/11/2023).

“Sebagai kepala desa, tentu punya hak untuk berorganisasi. Sebagai kepala desa, baik profesi maupun dalam hal kinerja,” kata Kaka dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023)."

Tetapi tentu saja ada koridor (netralitas) yang harus dipatuhi," sambung dia.

Koridor yang dimaksud, jelas Kaka, mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan aparat desa dalam Pemilu 2024.

Misalnya, contoh dia, tidak boleh mengadakan acara yang mengorganisasi dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

“Seharusnya ada koridor-koridor apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan kepala-kepala desa, baik secara individu maupun dalam berorganisasi. Dan terus yang harus dilakukan adalah untuk mengedepankan kemajuan dan kesejahteraan desa,” imbuhnya.

Menyayangkan kegiatan tersebut, Kaka berharap semua unsur pemerintah tetap menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

Sebab, menurut dia, menjaga netralitas adalah bagian dari mendukung sistem demokrasi Indonesia tetap lestari.

“Jadi tidak ada cerita bahwa mereka kemudian bisa menjadi bagian daripada yang potensial merusak, justru merusak netralitas, merusak demokrasi di Indonesia. Saya pikir itu,” tegas Kaka.

Sebelumnya, ribuan aparat dan kepala desa memberi sinyal dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming.

Itu terlihat dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang terdiri dari 8 organisasi perangkat desa, di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Meski tak ada deklarasi, Gibran tetap hadir di acara tersebut.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi) Muhammad Asri Anas tak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan Paslon capres-cawapres di balik layar.

Sebagai informasi, Anas kini menjadi Koordinator Nasional Desa Bersatu.

“Jadi gini, kalau ada menuduh bahwa ini menggerakkan, ini berkampanye, ini tidak berkampanye. Tapi apakah organisasi bisa menyampaikan aspirasi kepada salah satu calon presiden? Oh, bisa dong. Bupati saja bisa,” kata Anas kepada wartawan, Minggu.

“Apa bedanya bupati pertemuan dengan partai politiknya secara implisit mendukung calon tertentu? Yang pasti kami berkomitmen tidak akan berkampanye, tidak akan memberikan dukungan terbuka, kalau tertutup ya sudah lah ya. Namanya menyampaikan aspirasi, masa beraspirasi tidak diberikan support,” jelasnya.