Pemimpin Junta Tuding Ada Negara Sengaja Perpanjang Konflik Myanmar

Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menuding beberapa negara menginginkan konflik di Myanmar terus berlanjut, dengan mempersenjatai serta memasok pangan dan uang bagi kelompok-kelompok perlawanan bersenjata.

“Beberapa negara asing menginginkan adanya konflik bersenjata dan ikut campur di Myanmar, dengan menyediakan uang, makanan, obat-obatan, senjata dan amunisi, teknologi, dan logistik kepada pemberontak bersenjata dan kelompok teroris dari berbagai kalangan politik, membantu media jahat untuk melancarkan perang psikologis,” kata Min Aung Hlaing seperti dikutip oleh harian Global New Light of Myanmar, Selasa.

Ia juga mengatakan bahwa sejumlah kelompok etnis telah mendirikan fasilitas produksi senjata, amunisi, dan bahan peledak di beberapa wilayah perbatasan Myanmar.

“Mayoritas senjata dan amunisi yang disita oleh pasukan keamanan adalah produk dari pabrik-pabrik ini. Membangun pabrik-pabrik ini bukanlah situasi yang biasa. Perlu mengeluarkan kekuatan moneter dan teknologi. Jadi, perlu untuk menganalisis sumber-sumber kekuatan moneter dan teknologi,” kata dia.

Diketahui, sejak perang saudara pecah di Myanmar, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat telah memberikan dana, senjata, dan pasokan dalam jumlah besar kepada kelompok etnis bersenjata, sehingga menyebabkan situasi di negara tersebut semakin kacau.

Pada 16 Agustus, dua pejabat AS mengadakan pertemuan secara virtual dengan anggota kelompok etnis bersenjata Myanmar, dan berjanji untuk memperluas dukungan langsung guna membantu transisi Myanmar ke pemerintahan sipil, serta menyetujui perlunya mempertahankan tekanan terhadap junta militer.

“Washington akan terus memperluas dukungan dan bantuan langsung kepada kelompok pro-demokrasi untuk membantu mereka membangun kohesinya serta meningkatkan kemampuannya dalam memberikan layanan publik yang vital dan bantuan kemanusiaan kepada yang membutuhkan,” kata pejabat AS.

Pejabat AS yang terlibat dalam pertemuan tersebut termasuk Department of State counselor Tom Sullivan dan USAID assistant administrator Michael Schiffer.

Konflik bersenjata antara pemerintah pusat Myanmar dan sejumlah kelompok bersenjata minoritas nasional kembali memanas pada 2021, setelah militer menuduh perwakilan pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020.

Junta kemudian menggunakan mekanisme konstitusional untuk pengalihan kekuasaan kepada panglima angkatan bersenjata jika terjadi keadaan darurat yang mengancam keamanan nasional dan integritas negara.

Pada 31 Juli lalu, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat, yang pertama kali diumumkan pada 2021, selama enam bulan ke depan.