Kebenaran di Balik Kekacauan Myanmar

Perang saudara di Myanmar sudah berlangsung selama empat tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Pada Oktober 2023 di negara bagian Shan, pasukan junta militer, yang dikenal sebagai Dewan Administratif Negara State Administration Council (SAC), kehilangan kendali atas sebagian wilayah di perbatasan dengan Tiongkok.

Awal April tahun ini, kota perbatasan Myawaddy, yang merupakan titik transit penting bagi arus barang antara Thailand dan Myanmar, jatuh ke bawah kendali suku Karen, kelompok etnis minoritas yang telah berperang melawan pemerintah pusat selama beberapa dekade. Tapi akhir April, pasukan SAC kembali merebut Myawaddy. Situasinya masih fluktuatif.

Di sisi lain Myanmar, di perbatasan barat dengan Bangladesh, kelompok etnis bersenjata Tentara Arakan menyulitkan pasukan SAC. Berada dalam tekanan besar di wilayah perbatasan, pasukan junta hanya mampu melancarkan serangan balasan dari udara atau dengan artileri jarak jauh.

Situasi dramatis seperti ini juga pernah terjadi di masa lalu. Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, belum pernah menjadi negara yang berfungsi penuh sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Tidak ada pemerintah pusat yang berhasil memerintah seluruh wilayah negara.

Karena terdiri dari banyak etnis, tidak ada identitas nasional yang pernah muncul. Intensitas konflik di antara wilayah-wilayah etnis meningkat dan surut silih berganti selama 76 tahun terakhir.

Namun kudeta militer terhadap pemerintahan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 membuka fase fragmentasi yang samasekali baru. Perpecahan antar etnis semakin jelas terlihat dan kelompok etnis bersenjata semakin banyak.

Sebelum kudeta militer tahun 2021, ada sekitar 24 kelompok etnis bersenjata di Myanmar dan ratusan kelompok milisi. Jumlah pasukan di setiap kelompok bervariasi dari beberapa ratus hingga sekitar 30.000 orang, seperti misalnya Tentara Negara Bersatu United Wa State Army (USWA) dan Tentara Arakan.

Sejak kudeta, ada 250 sampai 300 kelompok Angkatan Pertahanan Rakyat People’s Defense Force (PDF). Jumlahnya keseluruhan diperkirakan sekitar 65.000 pejuang. Beberapa kelompok PDF berada di bawah kendali Pemerintah Persatuan Nasional National Unity Government (NUG), beberapa bertindak secara independen, sedang yang lainnya berkoordinasi erat dengan kelompok etnis bersenjata yang lebih besar.

Meningkatnya kekuatan kelompok etnis bersenjata semakin memperumit situasi yang sudah rumit di Myanmar. Secara khusus, negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), secara terbuka mendukung kelompok etnis bersenjata dan memberikan dana dalam jumlah besar, yang memberikan kekuatan kepada kelompok etnis bersenjata untuk bersaing dengan pasukan militer Myanmar, yang akhirnya mengarah pada perpanjangan garis pertempuran perang saudara di Myanmar.

Pada Maret 2024, AS memberikan bantuan sebesar $121 juta kepada Myanmar. Diantaranya, sekitar US$25 juta diberikan kepada kelompok etnis bersenjata seperti PDF.

Selain itu, pemerintah AS terus memperluas sanksi terhadap junta militer Myanmar. Sanksi kini juga mencakup perusahaan atau individu asing yang membantu junta militer negara itu mendapatkan bahan bakar jet untuk melancarkan serangan utara. Pemerintah AS juga menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak dan gas milik negara itu, sehingga membatasi sumber pendapatan utama junta militer.

“Perang telah terjadi di berbagai daerah di Myanmar, dan negara menghadapi risiko perpecahan nasional dan etnis serta ketidakstabilan kedaulatan, semuanya disebabkan oleh campur tangan negara-negara Barat,” dilansir dari New Light of Myanmar.