Pemprov DKI Buka Kemungkinan KRL Gabung Tarif Integrasi Mulai 2023

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kereta rel listrik (KRL) bisa ikut bergabung dalam sistem tarif integrasi antarmoda pada 2023.

Saat ini, tarif integrasi antarmoda baru diberlakukan ke moda transportasi di bawah naungan Pemprov DKI yakni MRT, LRT, dan Transjakarta.

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhammad Kamaluddin mengatakan saat ini tarif integrasi baru diujicoba hinga Desember. Menurutnya Pemprov akan mengevaluasi hasil uji coba tersebut sebelum mengajak KRL bergabung.

“Tarif integrasi tiga moda harus dievaluasi dalam waktu enam bulan sejak Juni kemarin. Berarti fokus sampai Desember ini ke tarif integrasi tiga moda. Nanti kami akan laporkan hasil evaluasinya,” kata Kamal kepada wartawan, Rabu (31/8).

“Bisa jadi (KRL terintegrasi 2023). Kami komitmen tindaklanjuti, mungkin kita lihat hasilnya di bulan Desember,” ujarnya menambahkan.

Menurut Kamal, saat ini pihaknya bersama pihak-pihak terkait masih mengkaji skenario KRL bergabung dalam tarif integrasi. Hal ini, kata dia, juga harus dikomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan yang membawahi KRL.

“Tentunya stakeholder-nya berbeda, harus dengan Kemenhub. Ini memang diskusinya harus mulai lebih dulu,” ujar Kamal.

Kendati begitu, Kamal mengatakan saat ini pihaknya belum membuka komunikasi dengan Kemenhub. Sebab, saat ini pihaknya masih fokus dengan tarif integrasi tiga moda yang sedang diujicoba.

“Baru di Pemprov DKI. Belum dimulai pembahasan tarif integrasi dengan Kemenhub,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya berharap ke depan KRL bisa bergabung dalam sistem pembayaran integrasi. Hal ini demi memperluas cakupan layanan.

“Tentu tahap berikutnya kita harapkan moda angkutan umum massal lainnya yang beroperasi juga di Jakarta, bahkan Jabodetabek, seperti KRL itu juga akan diintegrasikan secara utuh sistem pembayarannya,” jelas Syafrin.

Syafrin mengatakan dengan sistem ini, diharapkan masyarakat bisa mendapat kemudahan, baik dari sisi melakukan perjalanan maupun dari sisi melakukan pembayaran.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan tarif integrasi maksimum MRT, LRT, dan TransJakarta maksimum Rp10 ribu. Kebijakan tarif integrasi bagi tiga jenis transportasi itu akan berlaku mulai hari ini, Kamis (11/8).

Melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022, Anies mengatur besaran tarif layanan integrasi antara MRT, LRT, dan TransJakarta. Kepgub itu mengatur tarif plafon atau biaya maksimal sebesar Rp10 ribu.

Lewat lampiran Kepgub tertanggal 8 Agustus 2022, paket tarif layanan angkutan umum massal berlaku jika menggunakan minimal 2 moda transportasi. Sedangkan, paket tarif layanan adalah tarif kombinasi yang dihitung berdasar jarak dan waktu dengan rincian sebagai berikut:

Biaya awal: Rp2.500,- Tarif: Rp250,- per km Plafon tarif: Rp10 ribu

Biaya awal sebesar Rp2.500 akan dikenakan pada semua penumpang yang memasuki halte/stasiun maupun layanan angkutan pengumpan (feeder). Setelahnya, tarif yang dikenakan adalah Rp250 per kilometer berdasarkan jarak tempuh.