Upaya Ganjar Optimalkan Pendapatan Daerah Jateng Hasilkan Kemandirian Fiskal

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya berupaya mendorong kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Optimalisasi tersebut, kata dia, misalnya terkait potensi pendapatan dari pajak. Pasalnya, saat ini pajak menjadi sumber pendapatan terbesar. Pengoptimalan pendapatan ini sekarang harus mulai digenjot dengan pemanfaatan aset daerah.

“Aset daerah ini ada dua dan selalu ada catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Satu, legalitas. Seringkali karena tidak banyak sertifikat yang dimiliki sehingga banyak penguasaan di tempat lain. Ini kami bereskan,” ujar Ganjar saat memberikan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Jateng kepada BPK di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng, , Senin (28/3/2022).

Aset kedua, lanjut dia, adalah pemanfaatannya yang sekarang tidak lagi sekadar disewakan. Untuk itu perlu ada investasi dengan harapan agar pendapatan bisa berjalan.

Ganjar mengungkapkan, ada satu hal lagi yang dinilai penting dalam mengoptimalkan pendapatan, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, kalau pencegahan korupsi berjalan dengan baik maka potensi pendapatan itu akan berjalan dengan baik.

“Tapi di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami memicunya dengan investasi untuk membangun ekonomi. Contohnya, kalau kami bicara kawasan ekonomi baru umpama di Kendal, Batang, akan disiapkan Brebes. Itu menurut saya bagian untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada,” kata Ganjar.

Kemandirian fiskal Jateng di atas rata-rata Nasional

Opimalisasi pendapatan daerah Jateng yang Ganjar lakukan tersebut membuahkan hasil.

Buktinya, BPK Republik Indonesia (RI) memberikan apresiasi terhadap laporan keuangan pemda dan kemandirian fiskal daerah Jateng.

Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, kemandirian fiskal yang bagus itu masih bisa ditingkatkan karena potensi besar yang dimiliki oleh Jateng untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata nasional. Ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagus,” kata Nyoman Adhi usai menerima laporan keuangan Pemda Jateng, Senin.

Pada kesempatan itu, ia turut memberikan arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

Nyoman Adhi menjelaskan, ada tiga alasan kemandirian fiskal daerah Jateng bagus. Pertama, penduduk Jateng saat ini didominasi oleh milenial, generasi (gen) Z, dan post gen Z yang menuntut layanan se-digital mungkin.

Kedua, kata dia, adanya pertumbuhan ekonomi dalam aktivitas investasi dan perdagangan ekspor-impor.

Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jateng yang sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian quick response code indonesian standard (QRIS) dalam sistem pembayaran.

“Hanya perlu salah satunya, menerapkan elektronifikasi transaksi pemda (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini bisa menjadi sumber potensi yang kemudian kalau terelektrifikasi akan tercatat lebih baik,” kata Nyoman Adhi.

Hal tersebut, lanjut dia, sekaligus juntuk akuntabilitas dan juga transparansi pemerintah daerah di Jateng.

Menanggapi Nyoman Adhi, Gubernur Ganjar mengatakan, selama ini pihaknya selalu mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan itu juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di Jateng.

Adapun untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, Ganjarmengaku senada dengan apa yang diungkapkan oleh Nyoman Adhi.

“Sebenarnya yang disampaikan beliau (Nyoman Adhi) betul. Kami kan ada sistem sistem permintaan berbasis elektronik (SPBE) itu mulai dilaksanakan,” kata Ganjar.

Kemudian, imbuh dia, di Provinsi Jateng sudah ada government resources management system (GRMS), basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi.