Rp 176 Miliar, Dana Talangan Rumah DP Nol Rupiah yang Jauh dari Target di Era Anies Baswedan

Alokasi pinjaman daerah dalam APBD DKI Jakarta 2023 disepakati senilai Rp 176,01 miliar. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyebut anggaran tersebut adalah dana talangan pembayaran rumah DP nol rupiah.

“Betul Rp 176 miliar untuk FPPR hunian terjangkau 2023,” kata dia, Selasa, 29 November 2022.

FPPR adalah fasilitas pembiayaan perolehan rumah DP nol rupiah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI mengajukan anggaran FPPR sebagai dana talangan pembelian rumah DP nol rupiah.

Sebelumnya, Sarjoko menjelaskan anggaran FPPR akan masuk ke pos pembiayaan BPKD DKI yang kemudian disalurkan ke Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas PRKP DKI. Dalam Rancangan APBD DKI 2023, anggaran ini dialokasikan di pos pemberian pinjaman daerah.

Unit Pengelola Dana Perumahan nantinya akan menyalurkan dana FPPR ke pengembang rumah DP nol rupiah melalui Bank DKI. Uang ini dipakai guna menalangi warga yang membeli unit hunian DP nol. Nantinya, penghuni akan mengembalikan uang itu melalui skema cicilan KPR di Bank DKI.

“Dana FPPR DP nol rupiah bukan dana untuk membangun unitnya, tetapi adalah dana yang isitilahnya diberikan kepada warga untuk menapatkan kemudahan memiliki rumah,” jelas dia di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022.

Kemarin, pemerintah DKI dan DPRD mengesahkan APBD 2023 senilai Rp 83,78 triliun. Postur ini terdiri dari pendapatan daerah (Rp 74,38 triliun, belanja daerah (Rp 74,61 triliun), dan pembiayaan daerah.

Berikut ini rincian pembiayaan daerah:

1. Penerimaan pembiayaan Rp 9,4 triliun

• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 2022 Rp 7,97 triliun
• Penerimaan pinjaman daerah Rp 1,42 triliun

2. Pengeluaran pembiayaan Rp 9,16 triliun

• Penyertaan modal alias investasi pemerintah daerah Rp 7,2 triliun
• Pembayaran pokok utang Rp 1,78 triliun
• Pemberian pinjaman daerah Rp 176,01 miliar

Pembangunan rumah DP nol rupiah adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Program ini untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah membeli rumah di Jakarta.

Anies membeberkan sejumlah program pembangunan hunian lainnya. Pertama, penataan kampung kumuh melalui program community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP). Menurut dia, hingga kini terdapat 226 RW yang tergabung dalam CAP dan 220 RW program CIP.

Kedua, pembangunan kampung susun bagi bekas korban gusuran di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Misalnya, kampung susun atau hunian vertikal untuk warga Kampung Akuarium, eks Kampung Bukit Duri, Kampung Kunir, dan Kampung Bayam. Anies berujar total ada 886 unit kampung susun.

Ketiga adalah pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa. Anies menuturkan pemerintah DKI membangun 33 tower rusunawa dengan total 7.419 unit sepanjang 2018-2022. “Penyediaan hunian rusunawa yang dalam empat tahun ini bisa dibilang rekor yang pernah terbangun selama ini,” kata Anies Baswedan.

PSI kritik rumah DP nol Anies Baswedan jauh dari target

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik realisasi program rumah DP 0 Gubernur Anies Baswedan yang masih jauh dari target. Pada awal kampanye, Anies berjanji bakal membangun 250 ribu unit rumah dengan uang muka Rp0, tapi realisasinya baru 942 unit.

“Ini, kan, salah satu janji utama kampanye Pak Anies. Apalagi waktu debat pilgub sangat percaya diri sekali, jadi, ya, hal ini harus dipenuhi, dong, kalau mau konsisten dengan janjinya,” ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza, dalam keterangannya, Jumat, 11 Februari 2022.

PSI mengkritik langkah Anies yang mengubah target awal pembangunan rumah DP 0 menjadi 29.366 unit. Menurut Anthony, langkah Anies ini bak seseorang yang mendapat rapor merah atas kinerjanya, tapi bukannya lebih giat bekerja, justru meminta target nilai di rapor diturunkan agar tidak mendapat merah.

Selain itu, Anthony menyoroti berbagai cicilan rumah DP 0 yang terlampau tinggi untuk dijangkau masyarakat kelas bawah, bahkan yang UMR. Padahal, kata dia, seharusnya Anies Baswedan memfokuskan program tersebut untuk warga yang masih tinggal di bantaran kali.