PKS dan Nasdem Sepakat Politik Polarisasi Harus Diakhiri

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem sepakat mendorong semua pihak untuk mengakhiri polarisasi dalam politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami Nasdem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik, riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif, seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi demokrasi diakhiri,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate saat jumpa pers, di Jakarta, Jumat (30/4/2021) seperti ditulis Antara.

Menurut Johnny, PKS dan Partai NasDem sepakat bahwa komunikasi politik yang konstruktif merupakan cara terbaik mencegah adanya polarisasi antarkelompok masyarakat.

“Baik itu saat pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan legislatif harus bisa kami membangun komunikasi yang konstruktif,” kata Johnny menegaskan.

Johnny mengatakan, pertemuan PKS dan Partai Nasdem, merupakan salah satu cara membangun komunikasi politik yang cair antarpartai politik.

Dia juga menyebut bahwa kedua parpol sepakat pertemuan seperti ini perlu terus dilakukan.

Komunikasi politik yang cair, kata Johnny, dapat menjadi media mencari jalan keluar permasalahan bangsa. Terlepas dari perbedaan orientasi politik kedua parpol.

Seperti diketahui, PKS merupakan satu dari sejumlah parpol yang memutuskan untuk tidak bergabung di pemerintahan. Sementara Nasdem menjadi salah satu partai yang mengusung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan polarisasi atau perpecahan antarkelompok hanya akan menggerus kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami sangat mendukung agar supaya ke depan dalam perpolitikan terjadi perpolitikan yang semakin kualitas peningkatan demokrasinya terjadi, sehingga tidak terpolarisasi yang kemudian jadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa,” kata Syaikhu menegaskan.

Presiden PKS turut menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), pada awal tahun ini, cukup mengkhawatirkan.

Karena itu, adanya pertemuan-pertemuan yang membangun antarpartai politik, kata Syaikhu, bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Sebagaimana yang pernah dirilis The Economist Intelligence Unit bahwa Indonesia masuk dalam cacat demokrasi. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki dan ditingkatkan secara bertahap,” kata dia menambahkan.

Laporan Indeks Demokrasi 2020 The Economist Intelligence Unit menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-64 dengan skor 6.3, turun dari 6.48 pada periode sebelumnya.

Skor itu merupakan angka Indeks Demokrasi terendah Indonesia dalam 14 tahun terakhir.