Beri Klarifikasi, Pemerintah Sikapi Aksi Demo Mahasiswa 11 April

11 April 2022, Mahasiswa Indonesia secara serentak melaksanakan demo di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bangkalan, Makasar, dan lain-lain. Tak jarang aksi demonstrasi mahasiswa ini berujung ricuh dan bentrok dengan Aparat Penegak Hukum. Pada intinya, 4 poin pokok tuntutan mereka adalah mendorong Kementerian Perdagangan menstabilkan harga minyak goreng, memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) , menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia selama 3 periode dan penundaan pemilu 2024.

Menyikapi tuntutan Mahasiswa agar Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, pemerintah menjawab tuntutan tersebut. Menghadapi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, pemerintah menganjurkan agar masyarakat dihimbau untuk tidak perlu melakukan panic buying atau belanja secara berlebih-lebihan supaya harga minyak goreng perlahan stabil. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kewajiban pencatatan ekspor yang mulai berlaku pada 24 Januari 2022. Pencatatan bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor Palm oil maupun Crude Plam Oil (CPO) dimaksudkan untuk memantau ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau, dan produsen juga tidak dirugikan.

Menanggapi naiknya harga BBM, pemerintah memberikan klarifikasi bahwa kenaikan harga BBM kenaikan harga BBM karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah begitu mendesak. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga minyak mentah dunia terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Pekan ini saja, Brent telah menembus level US$ 80 per barel, sementara produksi BBM rata-rata di setiap bulan hanya sebesar 778.505 barrels oil per day (BOPD). Kemudian di sisi lain, kebutuhan BBM sudah mencapai sekitar 1.600 BOPD. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Pertamina harus mengimpor lebih dari 800.000 BOPD.

Kenaikan harga BBM terjadi karena harga minyak dunia naik. Jika harga ICP (minyak mentah) rata-rata per bulan US$ 67,42 /barel, maka dibutuhkan anggaran sekitar US$ 1.620.000.000 per bulan atau minimal Rp 24 triliun per bulan. Kenapa harga BBM perlu naik? Karena Indonesia masih ketergangungan impor BBM untuk konsumsi. Kondisi ini semakin parah dengan pelemahan mata uang rupiah yang saat ini berada di posisi Rp 15,235 terhadap dolar AS.

Faktor lain dari alasan kenapa pemerintah harus menaikkan harga BBM, yaitu mengingat keuangan Pertamina yang nantinya akan terbebani jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Harga BBM perlu naik karena dana APBN untuk subsidi terhitung kurang. Meski pemerintah tidak menanggung beban Pertamina, namun jika keuangan Pertamina bermasalah pemerintah harus memberikan suntikan dana untuk Pertamina yang merupakan perusahaan pelat merah. Selain itu, ada alasan lain mengapa BBM harganya perlu naik yaitu utang dolar AS yang dilakukan Pertamina juga besar. Di sisi lain harga BBM seperti Premium dianggap sudah di bawah harga keekonomian. Sehingga, bila harganya tak dinaikkan maka akan berpengaruh pada kondisi keuangan Pertamina. Dengan harga minyak mentah saat ini yang menembus US$ 80 per barel, harga keekonomian Premium harusnya ada di kisaran Rp. 8.500 per liter. Sementara di pasaran saat ini harga Premium dipatok Rp 6.450 per liter. Dengan begitu, maka setidaknya ada selisih Rp 2.000-2.050 per liter yang menjadi beban Pertamina.

“Saya maklumi kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia naik. Apalagi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS semakin rendah. Keuangan Pertamina akan semakin berat. Dana APBN untuk subsidi kurang, utang dolar Pertamina besar, Pertamina harus diselamatkan, harga BBM saat ini sudah di bawah harga keekonomian sehingga kalau tidak dinaikkan, maka Pertamina yang subsidi BBM. Sayangnya saat ini dana APBN tidak tersedia untuk subsidi BBM,” papar Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN. “Kenapa harga BBM harus naik ?

1. Harga minyak dunia naik, 2) Kurs rupiah melemah, 3) Keuangan Pertamina berat, 4) Dana APBN untuk subsidi kurang, 5) Utang dollar Pertamina besar, 6) Pertamina harus diselamatkan, 7) Harga BBM saat ini sudah di bawah harga keekonomian sehingga kalau tidak dinaikkan maka Pertamina yang subsidi BBM sehingga ini akan memberatkan Pertamina,” lanjutnya.

Berbincang soal PPN, dinaikkannya tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen untuk menambah pemasukan penerimaan negara. Pasalnya, selama pandemi APBN sudah bekerja sangat keras untuk menangani dampak pandemi. Jika dibandingkan dengan negara-negara Anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), PPN di Indonesia masih terbilang rendah. Rata-rata PPN dunia mencapai 15 persen, seperti di Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Islandia, Jermal, Perancis dan lainnya.

“Kalau rata-rata PPN di dunia itu ada di 15 persen, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain. Indonesia ada di 10 persen kita naikkan 11 persen dan nanti 12 persen pada tahun 2025,” ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia.

APBN sudah banyak terkuras untuk menangani pandemi terutama untuk kesehatan masyarakat Indonesia dan bansos selama pandemi. Bagaimana tidak? Negara maju kalau rakyatnya sehat. Bahkan pembangunan nasional tak akan tercapai bila kesehatan nasional tidak terpenuhi. Itulah mengapa faktor kesehatan menjadi prioritas masalah yang perlu diselesaikan pertama selama masa pandemi. Sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian bangsa, maka dinaikkanlah PPN untuk menyuntik kebangkitan pendapatan bangsa Indonesia yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional bangsa Indonesia.

Berkaitan penolakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode tiada lain untuk menghemat anggaran untuk pemilu. Perlu diketahui bahwa anggaran untuk melaksanakan pesta rakyat itu sangatlah besar. Anggaran Pemilu 2004 tercatat senilai Rp 4,5 triliun, lalu 2009 Rp 8,5 triliun, 2014 senilai Rp 15,6 triliun, dan 2019 Rp 25,6 triliun. Total biaya pemilu selama reformasi Rp 54,2 triliun. Dan diperkirakan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 110,4 triliun. KPU membutuhkan anggaran Rp 76,6 triliun. Bawaslu mengajukan anggaran sebesar Rp 33,8 triliun. Jika ditotalkan menjadi Rp 110,4 triliun. Angka itu tentu bakal membengkak lagi jika ditambah dengan anggaran kegiatan pendukung. Pada Pemilu 2019, anggaran kegiatan pendukung sebesar Rp3,29 triliun. Kegiatan pendukung meliputi keamanan, pendidikan, dan keterbukaan informasi. Besar kemungkinan biaya Pemilu 2024 jauh lebih mahal daripada pemilu-pemilu sebelumnya karena pada saat itu menggabungkan tiga kegiatan. Menggabungkan Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada Serentak secara nasional.

Maka dari itu untuk menghemat anggaran APBN, terlebih Indonesia masih masa pemulihan ekonomi setelah adanya wabah pandemi hampir sekitar 2 tahun. Maka sudah seyogyanya dilakukan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Anggaran yang akan digunakan untuk Pemilu 2024 bisa dialihgunakan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional sehingga perekonomian bangsa bangkit serta kemajuan negara tercapai. Setelah kondisi ekonomi bangsa Indonesia cukup stabil, barulah diadakan pesta rakyat secara serentak di tanah air.