Lakukan Demo, Mahasiswa Gugat Kesejahteraan Rakyat!

11 April 2022, sejumlah mahasiswa di tanah air serentak melakukan aksi demo di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa daerah itu diantaranya; Jakarta, Makasar, Bangkalan, Palopo, Padang, Bekasi, Kendari, Blitar, dan lain sebagainya. Aksi demo mahasiswa ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan mahasiswa atas kebijakan oknum pemerintah yang kontra rakyat yakni menyengsarakan rakyat. Atas nama membela masyarakat Indonesia, mahasiswa menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode, menuntut Kementerian Perdagangan menuntaskan masalah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, memprotes kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat, dan menolak kenaikan tarif PPN. Selain itu mahasiswa juga menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.

Aksi heroik mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini pun tak lepas dari tudingan miring bahwa ditunggangi kepentingan lain/ pesenan aktor politik oposisi tertentu yang mau menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Sejumlah nama yang dikenal publik disebut ikut menjadi mentor mahasiswa untuk turun aksi ke jalan antara lain Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, hingga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Namun dengan tegas Koordinator media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Luthfi Yufrizal, menepis tudingan aksi demonstrasi yang mereka lakukan pada 11 April 2022 ditunggangi pihak-pihak tertentu. Demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah murni karena keprihatinan mahasiswa untuk memperjuangkan hak rakyat.

Luthfi pun menyanggah aksi unjuk rasa mereka pesanan pihak tertentu. “Jadi, aksi ini murni memang keinginan dari kami sendiri. Bukan pesanan dari tokoh tertentu atau gimana,” tutur Luthfi. “Kami akan kawal agar tidak ada perubahan amandemen, untuk membuat wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi kenyataan,” tambahnya.

Berkaitan dengan adanya hoaks yang beredar luas di WhatsApp Group hingga viral. Informasi tertulis berasal dari timsus Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan berjudul “Skenario Settingan Aksi Senin, 11 April 2022” Aliansi BEM Seluruh Indonesia. “Tagih Istana Negara”. Novel menepis isu tersebut dan memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut bahwa itu fitnah.

“Sehubungan adanya pesan berantai melalui grup-grup WA yang mengatasnamakan timsus BAIS yang menyampaikan bahwa saya sebagai mentor atau koordinator aksi terkait isu hukum dan advokasi, saya nyatakan bahwa itu tidak benar dan mengada-ada,” cuit Novel di media sosialnya pada Minggu, 10 April 2022. “Semoga bangsa ini tetap damai dan terbebas dari fitnah-fitnah atau propaganda seperti ini,” tambahnya lagi.

Perlu diketahui bahwa tidaklah terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah bila kebijakan pemerintah dirasa maslahat. Demonstrasi terjadi tiada lain karena banyaknya kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Sebagai agen of change yang memiliki visi untuk memajukan Indonesia, sudah pasti hati nurani mahasiswa tergerak ketika mengetahui kondisi kebijakan pemerintah yang tidak maslahat.

Coba bayangkan, bagaimana sedihnya masyarakat Indonesia tatkala minyak goreng langka dan mahal, padahal Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Semua masyarakat khususnya para ibu dan pegiat kuliner membutuhkan minyak goreng tiap hari. Memang, sebagian orang mengatakan bisa diganti dengan merebus. Tapi bagaimana dengan pedagang kuliner yang makanannya digoreng, apakah gorengan lantas diganti rebusan? Ini bukan langkah solutif mengatasi masalah ini melainkan alternative sederhana untuk rumahan, dan itu pun tidak bisa sebagai solusi berkepanjangan. Jika Indonesia adalah negara produsen kelapa sawit pertama terbesar di dunia, mengapa rakyat kesulitan memperoleh minyak goreng?. Sederet pertanyaan besar yang perlu dituntaskan permasalahannya oleh Kementerian Perdagangan RI.

Coba perhatikan lagi, betapa sedihnya masyarakat Indonesia tatkala harga BBM naik. Bagaimana tidak? Semua barang baik sembako, elektronik, property, dan lain sebagainya agar sampai ke konsumen dari produsen harus didistribusikan. Pendistribusian tentu menggunakan jasa transportasi yang memerlukan BBM. Jika harga BBM naik, maka biaya transportasi pun juga naik sehingga berdampak juga pada harga barang-barang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari jua naik. Jika harga jual barang tidak naik, maka produsen/ penjual rugi. Sebaliknya, ketika harga barang tinggi, maka daya beli konsumen menurun terlebih jika pendapatan masyarakat tetap tidak mengalami peningkatan.

Tak berbeda jauh, kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% juga akan berdampak pada pembengkakan pengeluaran masyarakat Indonesia. Kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan barang-barang yang dikenai PPN seperti minyak goreng, mie instan, pulsa dan paket data, token listrik, serta transaksi saham dan kripto. Kenaikan PPN ini secara otomatis mendorong terjadinya inflasi jadi 1%. Barang dan jasa yang dikenai kenaikan PPN ini adalah barang primer masyarakat Indonesia. Minyak goreng adalah kebutuhan primer para Ibu Rumah Tangga selain bahan pangan, sementara mie instan adalah menu cadangan yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengganti makanan pokok yang mudah pengolahannya. Pulsa dan paket data adalah kebutuhan primer bagi tiap pengguna smartphone, mengingat sekarang adalah era digital dimana semua serba terhubung dan terkoneksi dengan jaringan internet. Tanpa paket data yang terisi, komunikasi akan terhenti dan terkendala sehingga kegiatan pun terhambat. Pun jua token listrik jua merupakan kebutuhan primer untuk penerangan dan kegiatan yang menggunakan energi listrik. Kenaikan PPN jelas berdampak pada pembengkakan pengeluaran masyarakat, meskipun hanya 1% tetapi sangat terasa sebab yang naik adalah kebutuhan primer semua.

Mahasiswa Indonesia yang diwakili BEM SI menolak tegas jabatan presiden diperpanjang 3 periode. Hal ini lantaran masa jabatan presiden 3 periode akan memperlambat generasi kepemimpinan antargenerasi berikutnya. Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Perlu diketahui jika amandemen regulasi presiden menjadi 3 periode tersebut benar-benar terjadi maka amandemen tersebut dapat membuat tujuan ideal Pemilihan Umum untuk perputaran jabatan dimana publik menghendaki sosok pemimpin baru sebagai bagian dari demokrasi menjadi tidak tercapai. Wacana masa jabatan wacana presiden 3 periode seakan-akan membuat Indonesia kekurangan sosok pemimpin yang potensial. Hal ini juga bisa mengurangi semangat para calon pemimpin dan menghalangi salah satu nilai demokrasi yaitu untuk dipilih. Banyak sosok di Indonesia yang hak politiknya diciderai dengan ramainya isu ini. Hal ini tentu tidak baik bagi pengembangan leadership calon atau sosok lain yang akan muncul nantinya.

Penambahan masa jabatan kepala negara menjadi 3 periode juga akan berimbas ke tatanan paling bawah. Jika presiden bisa menjabat selama 3 periode atau 15 tahun lamanya, nantinya para gubernur, bupati atau wali kota akan mengikuti untuk mengamandemen pasal dalam undang-undang agar bisa juga menjabat selama 15 tahun seperti jabatan presiden. Jabatan 3 periode bisa menghambat regenerasi kepemimpinan politik tak hanya di level nasional, tapi juga di level daerah. Ada potensi penguasaan semua lini kuasa, eksekutif, legislatif, dan seterusnya, membuat pemerintah cenderung otoriter dan mementingkan kelompok tertentu. Ini sangat berbahaya, karena pemerintah kita hanya jatuh di tangan orang-orang khusus dan oligarki, kelompok-kelompok yang mendukung kekuasaan itu. Ini mematikan oposisi, anda bisa bayangkan suara oposisi mesti kerja keras, menunggu 15 tahun baru berganti kekuasaan. Jabatan 3 periode akan menganggu prinsip demokrasi dan legitimasi politik. Itu artinya regenerasi kepemimpinan politik bukan hanya di level nasional, tapi bisa juga di level daerah.

Secara tegas Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yusfrizal menyampaikan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.

“Bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode,” ungkap Luthfi.