Ganjar Pranowo Sebut Semua Kader PDIP Harus Siap Jadi Calon Presiden

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi teguran lisan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Sanksi dijatuhkan pascapernyataan Ganjar tentang kesiapan dirinya menjadi calon presiden atau Capres 2024.

“Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, maka tadi kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan pada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Wataubun di kantor DPP PDIP, Menteng,Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2022.

Sebelumnya, Ganjar memberikan sinyal siap untuk menjadi capres pada Pemilu 2024. Demi kepentingan bangsa dan negara, ia menyatakan siap menjadi capres. Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta.

Setelah mendapat sanksi teguran lisan, Ganjar mengatakan mematuhinya. Dia mengatakan akan tegak lurus kepada keputusan partai.

Meski demikian, Ganjar mengatakan bahwa semua kader PDIP harus siap menjadi calon presiden.

“Saya orang diklat. Semua kader mesti siap apa pun,” kata Ganjar kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Meskipun demikian, lanjut dia, keputusan penentuan capres dari partai berlambang kepala banteng itu dalam Pemilu 2024 tetap berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Tapi, keputusan ada di Ketua Umum, dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut,” tegas Ganjar.

Ganjar mengatakan setelah menerima sanksi, dia akan memperbaiki komunikasi publik ke depannya agar tidak menimbulkan pernyataan yang menghebohkan sekaligus multitafsir.

Ia juga menegaskan akan senantiasa menaati aturan partai, terutama terkait dengan persoalan capres dan cawapres yang akan ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat setelah melalui pertimbangan mendalam.

Ganjar Dinilai Langgar Instruksi

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penegakan disiplin berlaku sama atau adil untuk semua pihak yang ada di partai berlambang kepala banteng itu.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Ganjar telah melanggar instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan pada 7 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri serta Hasto.

“Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik. Surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503/internal/DPP/X/2022,” ujar Hasto.

Berdasarkan instruksi itu pula, kata dia, penentuan capres dan cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan pada momentum yang tepat akan diumumkan oleh Megawati setelah melalui pertimbangan yang mendalam.

Hasto juga mengatakan, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo dalam acara puncak HUT Ke-58 Partai Golkar, bahwa PDI Perjuangan akan menentukan capres dan cawapres secara cermat dan hati-hati.

“Jadi, ini merupakan hal yang biasa, partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya sehingga mari berpolitik dengan mengakar dan membumi,” ucap Hasto.